IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK DI PUSKESMAS DESA LALANG

  • Shereivia Faradillah Universitas Sari Mutiara Indonesia
  • S. Otniel Ketaren Universitas Sari Mutiara Indonesia
  • Asima Sirait Universitas Sari Mutiara Indonesia
  • Taruli Rohana Sinaga Universitas Sari Mutiara Indonesia
  • Sri Dearmaita Purba Universitas Sari Mutiara Indonesia
Keywords: Implementasi, Kebijakan, Gizi Buruk,

Abstract

Kota Medan tidak terlepas dari permasalahan gizi buruk. Data Dinas Kesehatan Medan mengenai gizi buruk tahun 2015 terdapat 111 kasus, tahun 2016 sebanyak 104 kasus, tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 99 kasus, pada tahun 2018 angka kasus gizi buruk kembali meningkat yaitu 102 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2019 Puskesmas Desa Lalang merupakan Puskesmas yang mendominasi gizi buruk yaitu 69 kasus. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Medan namun masih banyak balita yang mengalami gizi buruk. Adapun kebijakan yang dikeluarkan masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil dari wawancara. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mengatasinya. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada bulan Maret- Agustus Tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan berjumlah 7 orang Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memeriksa teknik triangulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan gizi buruk merupakan kebijakan yang strategis namun masih diperlukan peningkatan peran lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam advokasi dan sosialisasi gizi buruk, juga dalam pelaksanaan aspek pelacakan kasus dan pemetaan wilayah gizi buruk perlu peran aktif kader masyarakat, aspek pelayanan kesehatan bagi penderita gizi tidak hanya kegiatan promotif tetapi juga kuratif, aspek pengelolaan logistik bagi penderita gizi dilapangan logistik yang diberikan tidak maksimal dikonsumsi oleh penderita, aspek monitoring dan evaluasi terhadap kasus gizi buruk hanya dilaksanakan oleh petugas gizi Puskesmas. Implementasi Pemerintah Kota Medan dalam menangani kasus gizi buruk sudah cukup baik. Dari aspek advokasi dan sosialisasi tentang gizi buruk masih menjadi masalah terutama, dari aspek pelacakan kasus dan pemetaan wilayah gizi buruk belum optimal, dari aspek pelayanan kesehatan bagi penderita gizi buruk sesuai standar operasional, dari aspek pengelolaan logistik bagi penderita gizi buruk sudah dilakukan sesuai dengan pedoman program gizi, dari aspek monitoring dan evaluasi terhadap kasus gizi buruk belum berjalan dengan optimal.

References

[1] Agung, Sumantra, dan Widnyana., 2016. Pangan, Gizi Dan Kesehatan Masyarakat (Kajian Gizi Kesehatan Diversifikasi Pangan Kearifan Lokal Bali). Unmas Press Denpasar.
[2] Aidha, Z. (2017). Analisis Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Strategi Promosi Kesehatan Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Gizi Buruk Pada Balita Di Kecamatan Helvetia Medan. JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan), 2(2), 31-41.
[3] Ambarwati, R. (2020). Pengembangan Makanan Tambahan Berbasis F100 Dengan Substitusi Tepung Labu Kuning Dan Tepung Pisang. Journal of Nutrition College.
[4] Data Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2019.
[5] Ernawati, A. (2019). Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Balita Di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 15(1), 39–50. https://doi.org/10.33658/jl.v15i1.131
[6] Indonesia, R., 2009. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia
[7] Kemenkes, R. I. (2014). Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. Jakarta: Kemenkes RI Direktorat Bina Gizi dan KIA.
[8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018.
[9] Pakaya, R. E., & Istiti Kandarina, A. (2018). Upaya Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita melalui Penjaringan dan Pelacakan Kasus. Berita Kedokteran Masyarakat, 24(2), 69.
[10] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi.
[11] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.
[12] Profil Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2017
[13] Profil Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2018.
[14] Profil Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2019.
[15] Profil UPT Puskesmas Desa Lalang Tahun 2018.
[16] Tahir, A., 2015. Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.
Published
2021-01-17