PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAYANAN KB IMPLANT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS)

  • Eka Puspita Sari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Keywords: Dana Desa; Kebijakan; Pelayanan KB Implant

Abstract

Peningkatan kasus COVID-19 telah mengakibatkan beberapa pelayanan kesehatan reproduksi menjadi terbatas, utamanya akses untuk pelayanan KB. Keterbatasan akses pelayanan KB, rasa khawatir para akseptor akan kemungkinan tertular, dan kurangnya ketersediaan waktu serta tenaga dari provider kesehatan, membuat pelayanan KB kepada akseptor menjadi terhambat. Sebagai alternatif percepatan pelayanan KB, penggunaan dana desa oleh pemerintah desa perlu dipertimbangkan untuk menekan meningkatnya angka kehamilan dan kelahiran di masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020. Dana desa dapat dimanfaatkan salah satunya dengan mengadakan pelayanan KB secara madiri dan gratis kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah desa yang menerapkan pemanfaatan dana desa dalam bentuk pemberian pelayanan KB ini menjadi kunci demi terciptanya “trust government” dari warga kepada pemerintah desa. Selain warga dapat merasakan program dana desa, warga juga mendapatkan bantuan ekonomi secara tidak langsung. Kegiatan ini juga menjadi nilai tambah bagi para bidan desa dan kader KB, karena upaya mereka melakukan KIE mendapatkan apresiasi dari pemerintah desa. Pembangunan desa tidak harus selalu berupa infrastruktur, namun dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemanfaatan dana desa untuk pelayanan KB dapat menjadi alternatif meningkatkan capaian program penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan mengutamakan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor.

References

[1] WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard Data last updated: 2020/9/23, 4:47pm diakses melalui https://covid19.who.int/ pada tanggal 23 September 2020
[2] Peta Sebaran COVID-19 di Indonesia. 2020. Diakses melalui https://covid19.go.id/peta-sebaran pada tanggal 23/09/2020
[3] QnA COVID-19. 2020. diakses melalui https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public pada tanggal 23/09/2020
[4] Wardoyo, Hasto. 2020. Disampaikan dalam seminar daring “Tunda Kehamilan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.”
[5] Diakses melalui situs https://jateng.tribunnews.com/2020/07/24/bkkbn-ri-minta-pemerintah-daerah-waspadai-ledakan-penduduk-pasca-pandemi-virus-corona pada tanggal 23 September 2020 pukul 09.00 WIB.
[6] UNFPA. 2020. Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage. Diakses melalui situs https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital pada tanggal 23 September pukul 11.23 WIB.
[7] Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.
[8] Kompas. 2020. Layanan KB Gratis Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Pemerintah Daerah. Diakses melalui situs https://www.kompas.tv/article/85339/layanan-kb-gratis-selama-pandemi-corona dan https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/30/tekan-ledakan-pertumbuhan-penduduk-di-tengah-pandemi-pemkab-tangerang-bagikan-ribuan-akseptor-kb pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.27 WIB.
[9] Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode baru. Jakarta : UI Press.
[10] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
[11] Peraturan Bupati Sragen No 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun 2020
[12] Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Tahun 2014.
[13] Profil Desa Sambirembe, 2019.
[14] Tumaji,.Gurendro Putro. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengembangan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dan Sampang. Di akses melalui https://www.researchgate.net/publication/330282445_PEMANFAATAN_DANA_DESA_UNTUK_PEMBANGUNAN_KESEHATAN_DI_KABUPATEN_PASURUAN_DAN_SAMPANG pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 12.45 WIB.
[15] Takaliuang, Rio Armando, et al. 2015. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9939 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.
[16] Suarsih, Santi, et al. 2017. Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. Diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/jsk_ikm/article/download/12500/5693 pada tanggal 6 Desember 2020 13.00 WIB.
[17] Rahardjo, Mudija. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. Diakses melalui http://repository.uin-malang.ac.id/1104/ pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 13.33 WIB.
[18] Moleong, Lexi. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Published
2021-01-17