IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PUSKESMAS RAMAH DISABILITAS

  • Jane Kartika Propiona Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Keywords: aksesibilitas, implementasi, penyandang disabilitas, puskesmas, kesehatan

Abstract

Penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi. Konsekuensinya penyandang disabilitas memiliki kualitas hidup, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Person with Disabilities, CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kota Jakarta sebagai ibu kota negara termasuk salah satu daerah yang memuat aturan legal CRPD kedalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada tahun 2015 tercatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 6.003 jiwa. Ketersediaan infrastruktur fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapabilitasnya termasuk pemenuhan hak mereka salah satunya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta No.10 tahun 2011 dalam aspek pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui puskesmas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik inklusif, teori aksesibilitas, dan teori pelayanan kesehatan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian bahwa implementasi perda belum optimal di puskesmas. Artinya ada puskesmas yang sudah ramah disabilitas seperti di Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung namun masih ada puskesmas yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Puskesmas ramah disabilitas diharapkan mampu untuk memberikan rasa nyaman, aman, kesetaraan pelayanan kesehatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas fisik di puskesmas diharapkan tersedia seperti penyediaan ramp khusus bagi kursi roda, running text bagi disabilitas rungu ketika menunggu antrian, pegangan rambat (hand rail), penyediaan kursi roda, tempat berobat tidak berada di lantai dua seperti beberapa puskesmas di Jakarta dan loket antrian yang adaptif. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas diharapkan ada tenaga khusus yang melayani penyandang disabilitas, fasilitas homecare, informasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendataan penyandang disabilitas disetiap puskesmas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagaimana implementasi Perda Provinsi No.10 tahun 2011 terhadap hak kesehatan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

References

Indonesia Tanda Tangani Piagam Jaringan. Diakses pada 13 November 2020. Diperoleh dari http://jakarta.bisnis.com/read/20171031/77/704648/14-kota-di-indonesia-tandatangani-piagam-jaringan-
[2] Demartoto, A. 2005. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel. Surakarta: Sebelas Maret University Press

[3] Firdaus, F., dan Iswahyudi, F. 2008. Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Diakses pada 14 November 2020. Diperoleh dari http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/64
[4] Jelita, I. 2020. Transjakarta dari 240 halte baru 67 halte yang ramah disabilitas. Diakses pada 13 November 2020. Diperoleh dari https://mediaindonesia.com/read/detail/339623-transjakarta-dari-240-halte-baru-67-halte-yang-ramah-disabilitas
[5] Ju’beh, K. 2017. Disability Inclusive Development Toolkit. Bensheim: CBM
[6] Kanbur, R., dan Rauniyar,G. 2009. Conceptualizing Inclusive Development: with Applications to Rural Infrastructure and Development Assistance, ADB Evaluation Occasional Paper.Manila: Asian Development Bank
[7] Kristianti, L. 2020. Transjakarta Beri 2 Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Harhubnas. Diakses pada 14 November 2020. Diperoleh dari http://www.antarnews.com/berita/1732346/transjakarta -beri-2-layanan-bagi-penyandang-disabilitas-di-harhubnas
[8] Liputan,6. 2019. 16 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas. Diakses pada 14 November 2020. Diperoleh dari http://www.liputan6.com/news/read/4129255/16-kelurahan-di-jakarta-belum-punya-puskesmas
[9] Miller,F.A., dan Katz., J.H. 2009. The Inclusion Breakthrough: Unleasing The Real Power of Diversity. San Fransisco: Berret-Koehler Publisher, Inc
[10] Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif:Asal Usul, Teori dan Indikator. Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2. Semarang: Biro Penerbit Planologi Undip
[11] Propiona,J. K., Widyawati, N.,dan Rohman, S. 2013. Implementasi HAM di Indonesia: Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. Jakarta: PT.Gading Inti Prima
[12] United Nation. 2006. Convention on The Rights of Persons with Disabilities. New York: Audiovisual Library of International Law
[13] Winarno,B.2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.
Published
2021-01-17