PEMBENTUKAN SI KESI GEMES SEBAGAI INOVASI UNTUK MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA

  • Meirina Ulfah Puskesmas Tirto
  • Nurhadi Universitas Gadjah Mada
  • Supriyati Universitas Gadjah Mada
Keywords: Si Kesi Gemes, jejaring, kelurahan siaga, partisipasi, inovasi

Abstract

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kelurahan siaga (kesi)/desa siaga (desi) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Kota Yogyakarta melakukan inovasi dalam optimalisasi kelurahan siaga melalui sistem penguatan kelurahan siaga untuk gerakan masyarakat hidup sehat (Si Kesi Gemes). Penelitian ini bertujuan mengekplorasi proses pembentukan Si Kesi Gemes yang pertama kali dikembangkan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Informan berjumlah 37 orang yang dipilih secara purposif, yang meliputi tokoh masyarakat, pengurus kesi, petugas promkes dinas kesehatan, Bappeda, DPMPPA, petugas puskesmas, petugas kecamatan, pengurus forum kecamatan sehat dan forum kota sehat. Data diperoleh melalui observasi, FGD, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan content analysis menggunakan software open code 3.6. Sementara itu, trustworthiness dilakukan dengan metode triangulasi dan peer debriefing.  Pembentukan Si Kesi Gemes dilakukan dengan perpaduan metode top down dan bottom up. Pada awalnya, inovasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, Si Kesi Gemes juga berusaha untuk menumbuhkan peran serta masyarakat secara lebih optimal, utamanya dengan aktivasi tokoh masyarakat pada level RW dan kelurahan. Kebijakan top-down memiliki keuntungan dalam penyediaan sumber daya terutama dukungan anggaran. Di sisi lain, jejaring yang telah dimiliki oleh ketua kesi menjadi kekuatan lain yang mendorong aktivitasi Si Kesi Gemes. Si Kesi Gemes melibatkan Kesi dan masyarakat dalam pembentukan RW Siaga, RT Siaga dan Dasa Wisma Siaga sebagai jejaring wilayah. Sebanyak 606 RW Siaga terbentuk dari total 616 RW yang ada di Kota Yogyakarta. Kesi dan RW Siaga berperan penting dalam mempromosikan germas di masyarakat. Pandemi Covid 19 menguatkan eksistensi Kesi dalam bentuk edukasi kesehatan kepada masyarakat. Inovasi Si Kesi Gemes menjadi motor dalam menguatkan jejaring untuk optimalisasi kelurahan siaga.

References

[1] Kepmenkes Ri, Pedoman Umum Desa Siaga. 2010.
[2] Fidora, Prabamurti, Husodo., 2018. Evaluasi Pelaksanaan Forum Kesehatan Desa Dalam Mendukung Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga Aktif Di Desa Gulon Kabupaten Magelang. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 6 (5). 795-803.
[3] Dharmawan Y., 2015. Evaluasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Desa Siaga Di Wilayah Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Jurnal Kesmasindo. Vol. 7 (2); 88 - 105.
[4] Rasubala FD. 2016. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Di Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016 hlm 1-10.
[5] Supriyati, 2016. Social capital dalam pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM.
[6] B. S. Jansson, A. Nyamathi, G. Heidemann, L. Duan, And C. Kaplan, “Validation Of The Policy Advocacy Engagement Scale For Frontline Healthcare Professionals,” Nurs. Ethics, Vol. 24, No. 3, Pp. 362–375, 2017, Doi: 10.1177/0969733015603443.
[7] T. Melkas, “Health In All Policies As A Priority In Finnish Health Policy: A Case Study On National Health Policy Development,” Scand. J. Public Health, Vol. 41, Pp. 3–28, 2013, Doi: 10.1177/1403494812472296.
[8] D. Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar,” J. Ilm. Wawasan Insa. Akad., No. November 2018, 2018.
[9] S.MulyanaAndM.Octavianti, “Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Traficking Di Kabupaten Indramayu,” Pros. Semin. Nas. Komun. 2016, Pp. 107– 114, 2016.
[10] J. Díaz-Gibson, M. C. Zaragoza, A. J. Daly, L. Mayayo, And J. R. Romaní, “Networked Leadership In Educational Collaborative Networks,” Educ. Manag. Adm. Leadersh., Vol. 45, No. 6, Pp. 1040–1059, 2017, Doi: 10.1177/1741143216628532.
[11] Sudarmanto, “Implementasi Kebijakan Kelurahan Siaga Di Kota Pontianak,” Universitas Gadjah Mada, 2014.
[12] Dinkes Kota Yogyakarta, Si Kesi Gemes, 3rd Ed. 2018.
[13] R. Biermann, “Towards A Theory Of Inter-Organizational Networking: The Euro- Atlantic Security Institutions Interacting,” Rev. Int. Organ., Vol. 3, No. 2, Pp. 151– 177, 2008, Doi: 10.1007/S11558-007-9027-9.
[14] D. Von Heimburg And B. Hakkebo, “Health And Equity In All Policies In Local Government: Processes And Outcomes In Two Norwegian Municipalities,” Scand. J. Public Health, Vol. 45, No. 18_Suppl, Pp. 68–76,2017,Doi: 10.1177/1403494817705804.
[15] L. Sugiri, 2012 “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” Publica. Vol 2(1) Pp. 56–65.
[16] Albert, T. Budi, And B. Irma, “Faktor Kelembagaan Sebagai Faktor Penunjang Keberhasilan Kerjasama ‘ Sister City ’ Antara Kota Semarang Dengan Kota Brisbane Australia Albert Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) Diterima : Juli 2017 . Disetujui : Oktober 20,” Vol. 16, No. 1, Pp. 1–18, 2018.
[17] M. Ebers, Interorganizational Relationships and Networks, Second Edi. Vol. 12. Elsevier,105
Published
2021-01-17